Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia yang menjabat selama lebih dari tiga dekade (1967–1998). Karier militernya, keterlibatannya dalam penumpasan pemberontakan, hingga perannya dalam transisi kekuasaan dari Soekarno menjadikan dirinya sebagai tokoh paling berpengaruh dalam sejarah politik modern Indonesia. Awal kekuasaannya ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang dikenal dengan Supersemar.
Kehidupan Awal
Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta. Ia berasal dari keluarga petani sederhana. Orang tuanya bercerai saat ia masih kecil, dan Soeharto berpindah-pindah pengasuhan. Masa kecilnya penuh kesederhanaan, dan ia dikenal pendiam serta disiplin.
Setelah lulus dari pendidikan dasar, Soeharto tertarik masuk dunia militer. Ia bergabung dengan KNIL (tentara Hindia Belanda), namun hanya sebentar, dan kemudian menjadi bagian dari tentara Jepang (PETA) saat penjajahan Jepang di Indonesia.
Karier Militer dan Perjuangan Kemerdekaan
Setelah kemerdekaan Indonesia, Soeharto bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang kelak menjadi TNI. Karier militernya menanjak pesat karena kemampuannya dalam strategi dan logistik. Ia aktif dalam berbagai pertempuran, termasuk saat agresi militer Belanda di Yogyakarta.
Namanya mulai dikenal luas saat memimpin Operasi Mandala untuk merebut Irian Barat dari Belanda pada awal 1960-an. Ia juga menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), posisi penting yang kelak mengantarkannya ke puncak kekuasaan.
Peristiwa G30S/PKI dan Kebangkitan Soeharto
Tanggal 30 September 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap enam jenderal Angkatan Darat. Peristiwa ini dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S/PKI), yang dituding sebagai kudeta oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pada saat itu, Panglima TNI Jenderal A.H. Nasution luput dari pembunuhan, namun putrinya tewas. Soeharto, yang kala itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, segera mengambil alih komando dan melakukan konsolidasi.
Soeharto bergerak cepat merebut kendali Jakarta, menumpas gerakan G30S/PKI, dan menuduh PKI sebagai dalang. Ia juga mulai membangun kekuatan politik dan militer yang kuat dengan dukungan dari mahasiswa, tokoh agama, dan kelompok anti-komunis.
Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar)
Kunci utama kekuasaan Soeharto adalah Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar. Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno, yang merasa tidak aman karena kondisi politik, didatangi oleh tiga jenderal (Basuki Rachmat, Amirmachmud, dan Mohammad Yusuf) di Istana Bogor.
Soekarno kemudian menandatangani Supersemar yang memberi wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan guna mengamankan negara dan stabilitas pemerintahan. Supersemar memberi legitimasi hukum bagi Soeharto untuk membubarkan PKI dan mengambil alih kekuasaan de facto.
Transisi Kekuasaan dan Menjadi Presiden
Dengan dasar Supersemar, Soeharto membubarkan PKI, menangkap tokoh-tokohnya, dan menekan kekuatan Soekarnois. Ia juga membatasi ruang gerak Presiden Soekarno, yang akhirnya kehilangan dukungan politik.
Pada 7 Maret 1967, MPRS secara resmi mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Setahun kemudian, pada 27 Maret 1968, ia dilantik secara resmi sebagai Presiden Kedua Republik Indonesia menggantikan Soekarno.
Kesimpulan
Soeharto adalah sosok militer yang naik ke tampuk kekuasaan melalui krisis nasional. Peristiwa G30S/PKI dan keluarnya Supersemar menjadi titik balik sejarah Indonesia. Dari seorang anak petani di Yogyakarta, ia menjadi pemimpin dengan pengaruh besar, dan memulai era panjang yang dikenal sebagai Orde Baru—era pembangunan, stabilitas, tapi juga penuh kontroversi.
Fakta Singkat:
- Lahir: 8 Juni 1921
- Pangkat Terakhir: Jenderal Besar TNI
- Presiden RI: 1967–1998
- Supersemar: 11 Maret 1966
- Wafat: 27 Januari 2008 di Jakarta
“Orde Baru bukan untuk kekuasaan, tapi untuk pengabdian.” – Soeharto
0 Komentar