Djibouti, sebuah negara kecil di Tanduk Afrika, memiliki posisi geografis yang sangat strategis di pesisir Laut Merah dan Teluk Aden. Meskipun wilayahnya relatif kecil, sejarahnya panjang dan sarat dengan pengaruh budaya, perdagangan, serta perebutan kekuasaan antara bangsa-bangsa besar. Sebelum menjadi negara merdeka pada tahun 1977, Djibouti telah mengalami berbagai fase sejarah mulai dari kerajaan lokal, masa kolonial Prancis, hingga perjuangan menuju kemerdekaan.
Peradaban Awal dan Kerajaan Kuno
Wilayah Djibouti modern telah dihuni sejak ribuan tahun yang lalu. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa masyarakat pemburu-pengumpul dan pedagang sudah menetap di daerah ini sejak 3000 SM. Mereka hidup di kawasan yang kemudian menjadi bagian dari peradaban Afar dan Issa, dua kelompok etnis utama yang hingga kini masih mendominasi penduduk Djibouti.
Pada masa kuno, wilayah ini termasuk dalam kawasan perdagangan besar yang dikenal sebagai Tanah Punt, yang menjalin hubungan dagang dengan Mesir Kuno. Komoditas seperti kemenyan, emas, gading, dan rempah-rempah menjadi hasil utama yang diperdagangkan melalui jalur laut antara Afrika Timur dan Jazirah Arab.
Pengaruh Arab dan Islamisasi
Sekitar abad ke-7 Masehi, dengan meluasnya kekuasaan Islam di Semenanjung Arab, wilayah Djibouti juga mulai menerima pengaruh Islam. Para pedagang Arab yang singgah di pelabuhan-pelabuhan di sekitar Teluk Tadjoura membawa tidak hanya barang dagangan, tetapi juga agama dan budaya Islam.
Kehadiran Islam mengubah tatanan sosial masyarakat lokal, memperkuat hubungan mereka dengan dunia Arab, dan menandai awal terbentuknya identitas keislaman yang kuat di kawasan ini. Hingga kini, lebih dari 90% penduduk Djibouti beragama Islam — sebuah warisan dari proses Islamisasi berabad-abad lalu.
Perdagangan Laut dan Posisi Strategis
Letak geografis Djibouti di mulut Laut Merah menjadikannya pintu gerbang penting bagi perdagangan antara Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Sejak abad ke-12 hingga ke-16, wilayah ini menjadi jalur penting bagi Kerajaan Adal dan Ifat, kerajaan Islam yang berpusat di sekitar Ethiopia dan Somalia saat ini.
Pelabuhan-pelabuhan kecil di pesisir Djibouti menjadi tempat pertemuan para pedagang dari Arab, India, Persia, hingga Afrika Timur. Perdagangan ini memperkaya budaya lokal dengan campuran bahasa, gaya arsitektur, dan tradisi yang mencerminkan keberagaman lintas bangsa.
Masa Penjajahan Prancis
Masuknya kekuatan kolonial Eropa ke wilayah Afrika Timur pada abad ke-19 turut memengaruhi Djibouti. Pada tahun 1862, Prancis mulai menandatangani perjanjian dengan kepala suku Afar untuk menguasai wilayah di sekitar Obock. Tujuannya adalah mendirikan pelabuhan yang dapat mengamankan jalur perdagangan laut Prancis menuju koloni mereka di Asia, khususnya India dan Indochina.
Pada tahun 1884, Prancis secara resmi menduduki wilayah Djibouti dan mendirikan “Côte Française des Somalis” (Pantai Somalia Prancis). Pembangunan pelabuhan Djibouti dan jalur kereta api menuju Addis Ababa (Ethiopia) pada awal abad ke-20 menjadikan kota Djibouti sebagai pusat perdagangan penting dan pos militer utama Prancis di kawasan tersebut.
Perkembangan Sosial dan Politik di Masa Kolonial
Selama masa kolonial, masyarakat lokal hidup di bawah sistem pemerintahan yang mengutamakan kepentingan Prancis. Meski demikian, pelabuhan Djibouti berkembang pesat sebagai penghubung antara Afrika Timur dan Eropa. Banyak warga dari Ethiopia dan Somalia yang bermigrasi ke wilayah ini untuk mencari pekerjaan.
Namun, perbedaan ekonomi antara penduduk lokal dan warga Prancis menimbulkan ketegangan sosial. Gerakan nasionalisme mulai tumbuh pada pertengahan abad ke-20, seiring munculnya gelombang dekolonisasi di seluruh Afrika.
Menuju Kemerdekaan
Pada tahun 1958, Prancis mengadakan referendum untuk menentukan apakah Djibouti akan tetap menjadi wilayah Prancis atau merdeka. Mayoritas penduduk memilih untuk tetap bersama Prancis — sebagian besar karena tekanan politik dan ketakutan akan dominasi etnis tertentu.
Namun, pada 1967, referendum kedua diselenggarakan. Meskipun hasil resmi kembali mendukung status koloni, semangat kemerdekaan semakin menguat. Nama wilayah pun diubah dari “Pantai Somalia Prancis” menjadi “Wilayah Afar dan Issa Prancis”, mencerminkan komposisi etnis utamanya.
Perjuangan politik terus berlanjut di bawah tokoh nasionalis seperti Hassan Gouled Aptidon, yang kemudian menjadi tokoh sentral dalam proses kemerdekaan.
Kemerdekaan Djibouti
Akhirnya, pada 27 Juni 1977, setelah tekanan politik dan tuntutan rakyat semakin besar, Prancis memberikan kemerdekaan penuh kepada wilayah tersebut. Negara baru ini diberi nama Republik Djibouti, dengan Hassan Gouled Aptidon sebagai presiden pertamanya.
Kemerdekaan ini menandai babak baru dalam sejarah Djibouti sebagai negara berdaulat. Meski menghadapi tantangan ekonomi dan politik, Djibouti berhasil mempertahankan stabilitasnya dan menjadi salah satu negara yang memiliki posisi geopolitik penting di Afrika Timur, terutama karena letaknya yang mengontrol jalur pelayaran internasional antara Laut Merah dan Samudra Hindia.
Sejarah terbentuknya negara Djibouti merupakan kisah panjang tentang interaksi budaya, perdagangan, dan perjuangan rakyatnya melawan kolonialisme. Dari masa kerajaan kuno hingga era modern, Djibouti selalu memainkan peran penting sebagai penghubung dunia Afrika dan Arab. Kini, meski ukurannya kecil, negara ini memiliki arti strategis besar dalam peta global, baik secara ekonomi maupun militer.
0 Komentar