Konflik Kamboja–Thailand

Latar Belakang Sejarah dan Akar Masalah

Hubungan Kamboja dan Thailand secara historis diwarnai ketegangan sejak masa kerajaan kuno. Puncak sengketa modern terjadi pada sengketa Kuil Preah Vihear, yang pada tahun 1962 diputuskan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) berada di wilayah Kamboja. Meski begitu, klaim atas area di sekitar kuil tetap menjadi sumber friksi.
Faktor-faktor pemicu:

• Batas wilayah yang tumpang tindih: Peta warisan kolonial Prancis berbeda dengan peta militer Thailand.
• Faktor politik domestik: Isu perbatasan sering dimanfaatkan sebagai alat pengalihan isu atau untuk meningkatkan dukungan nasionalis di dalam negeri.
• Kepentingan ekonomi: Kawasan perbatasan kaya akan sumber daya alam seperti batuan mineral dan potensi pariwisata.

Pemicu Eskalasi di Masa Kini

Selain sengketa historis, ada faktor lain yang dapat memicu konflik baru:

• Militerisasi wilayah perbatasan: Kedua negara terus meningkatkan kehadiran pasukan di area rawan.
• Proyek infrastruktur lintas batas yang tidak disepakati bersama.
• Aliansi internasional: Jika salah satu negara mendapat dukungan militer atau politik dari pihak luar, ketegangan bisa meningkat.

Skenario Dampak untuk Kamboja

Jika ketegangan meningkat menjadi bentrokan bersenjata, Kamboja dapat menghadapi:

• Kerusakan infrastruktur di area perbatasan.
• Penurunan pariwisata: Thailand dan Kamboja sama-sama mengandalkan sektor ini.
• Gangguan rantai pasokan: Jalur perdagangan darat antara Phnom Penh–Bangkok bisa terputus.
• Instabilitas politik internal: Pemerintah Kamboja dapat menghadapi tekanan dari masyarakat jika konflik berlangsung lama.

Risiko Langsung bagi WNI 

Bagi WNI, terutama mereka yang berada di Phnom Penh, Sihanoukville, atau kawasan industri:

1. Keamanan pribadi: Jika demonstrasi nasionalis terjadi, warga asing bisa menjadi sasaran pelampiasan.
2. Gangguan ekonomi: Pekerja migran di sektor manufaktur, hotel, dan pariwisata bisa terdampak oleh PHK atau penutupan usaha.
3. Hambatan mobilitas: Jalur udara dan darat mungkin ditutup, menyulitkan perjalanan keluar-masuk.
4. Terbatasnya akses kesehatan: Jika konflik meluas, layanan publik termasuk rumah sakit bisa terganggu.
5. Potensi evakuasi darurat: WNI perlu bersiap jika pemerintah RI mengeluarkan perintah evakuasi.

Langkah Pencegahan dan Mitigasi untuk WNI

• Lapor diri ke KBRI Phnom Penh untuk memudahkan koordinasi jika terjadi keadaan darurat.
• Memantau travel advisory resmi dari Kemlu RI.
• Menghindari area perbatasan dan wilayah demonstrasi.
• Menyiapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat, air minum, dan uang tunai.
• Menyimpan kontak darurat (KBRI, kepolisian setempat, dan jaringan komunitas Indonesia).

Respons Pemerintah Indonesia

Jika eskalasi terjadi, pemerintah Indonesia kemungkinan akan:

• Meningkatkan peringatan perjalanan (travel warning).
• Mengaktifkan posko perlindungan WNI.
• Melakukan evakuasi bertahap bagi WNI yang berada di wilayah rawan.
• Berkoordinasi dengan pemerintah Kamboja untuk menjamin keselamatan warga asing.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google www.tahukahkamu.wiki  dan Channel Telegram