Sejarah Papua dan Alasan Keinginan Merdeka dari Indonesia

Papua, yang kini terbagi menjadi beberapa provinsi di Indonesia (Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah), merupakan wilayah yang hingga kini masih memiliki konflik politik dan keamanan yang belum sepenuhnya selesai. Salah satu masalah utama adalah keinginan sebagian rakyat Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara merdeka yang disebut Republik Papua Barat.

---

Sejarah Singkat Integrasi Papua ke Indonesia

Masa Penjajahan Belanda

• Papua (saat itu dikenal sebagai Nugini Belanda) merupakan bagian dari Hindia Belanda. Namun, ketika Indonesia merdeka tahun 1945, Belanda menolak memasukkan Papua ke wilayah Indonesia dan tetap mempertahankannya sebagai koloni.
• 
  

Konflik Diplomatik Indonesia-Belanda

• Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, termasuk Papua, adalah bagian dari Republik Indonesia. Belanda menolak dan menganggap Papua berbeda secara etnis dan budaya.

Ketegangan meningkat pada tahun 1960-an, dan Indonesia mengerahkan kekuatan militer dalam operasi Trikora (1961) untuk mengambil alih Papua.

Perjanjian New York (1962)

• Dengan mediasi PBB dan tekanan dari Amerika Serikat, Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian New York, di mana Belanda menyerahkan Papua kepada UNTEA (badan sementara PBB), lalu diserahkan ke Indonesia pada 1 Mei 1963.

Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969

• Indonesia menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), namun hanya 1.026 orang dari lebih dari 800.000 penduduk Papua yang dipilih oleh pemerintah Indonesia dan militer untuk mewakili seluruh rakyat Papua.
• Mereka menyatakan bergabung dengan Indonesia. Namun, banyak pihak internasional dan lokal menganggap Pepera tidak demokratis dan penuh tekanan. Inilah yang menjadi akar utama tuntutan kemerdekaan.

---

Mengapa Papua Ingin Merdeka?

1. Pepera 1969 Dinilai Tidak Sah

• Banyak orang Papua dan pengamat internasional menilai bahwa Pepera 1969 adalah manipulasi dan tidak mencerminkan kehendak rakyat Papua yang sesungguhnya.
• Mereka menyebutnya sebagai "act of no choice" bukan "act of free choice".

2. Perbedaan Rasial dan Budaya

• Orang Papua berasal dari ras Melanesia, secara fisik dan budaya berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia lainnya.
• Mereka merasa dipinggirkan dan didiskriminasi, baik dalam pelayanan publik, pendidikan, maupun perlakuan aparat.

3. Eksploitasi Kekayaan Alam

• Papua memiliki kekayaan tambang yang sangat besar, salah satunya adalah tambang emas dan tembaga Freeport di Mimika.
• Banyak masyarakat Papua merasa tidak menikmati hasil dari kekayaan alam mereka sendiri, dan justru mengalami kerusakan lingkungan serta penggusuran.

4. Pelanggaran HAM dan Kekerasan Militer

• Sejak 1960-an hingga kini, banyak laporan pelanggaran HAM di Papua, seperti penembakan warga sipil, penyiksaan, penghilangan paksa, dan pembatasan kebebasan berekspresi.
• Keberadaan militer yang masif di Papua dianggap sebagai penjajahan oleh sebagian besar penduduk asli.

5. Keterbelakangan dan Ketimpangan Pembangunan

• Meski memiliki sumber daya melimpah, Papua adalah salah satu wilayah termiskin di Indonesia. Akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jauh tertinggal dibanding daerah lain.
• Hal ini memperkuat persepsi bahwa Papua tidak diperhatikan secara adil oleh pemerintah pusat.

6. Identitas Nasional Papua

• Sejak awal 1960-an, para aktivis Papua sudah menciptakan bendera sendiri (Bintang Kejora), lagu kebangsaan, dan simbol-simbol kenegaraan.
• Mereka percaya bahwa Papua adalah bangsa yang berbeda, yang pantas berdiri sendiri.

---

Situasi Saat Ini

• Gerakan Papua Merdeka (OPM) dan faksi-faksi bersenjata seperti TPNPB masih aktif di wilayah pegunungan Papua dan sering terlibat bentrokan dengan aparat keamanan.
• Di luar negeri, organisasi seperti ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) aktif mengkampanyekan kemerdekaan Papua di forum internasional seperti PBB dan negara-negara Pasifik Selatan.
• Pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus bagi Papua, namun banyak masyarakat Papua menilai kebijakan ini tidak menyentuh akar masalah.

Keinginan Papua untuk merdeka bukan hanya masalah politik, tapi juga menyangkut identitas, keadilan, dan martabat. Selama masih ada ketimpangan, diskriminasi, dan kekerasan, keinginan untuk merdeka akan terus hidup di hati sebagian orang Papua. Jalan damai, dialog terbuka, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan ini secara bermartabat.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google www.tahukahkamu.wiki  dan Channel Telegram