Talangsari, Lampung — 7 Februari 1989 menjadi salah satu tanggal kelam dalam sejarah pelanggaran HAM di Indonesia. Pada hari itu, sebuah operasi militer dilakukan terhadap warga sipil di Desa Talangsari, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur. Tragedi ini menewaskan puluhan hingga ratusan orang, dan hingga kini masih menyisakan luka, kontroversi, dan tuntutan keadilan dari para korban serta keluarganya.
Latar Belakang
Tragedi Talangsari tidak bisa dilepaskan dari konteks politik Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pada era tersebut, pemerintah sangat sensitif terhadap gerakan keagamaan atau kelompok masyarakat yang dianggap “menyimpang” atau berpotensi membentuk kekuatan alternatif.
Kasus Talangsari berawal dari kecurigaan pemerintah terhadap aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Warsidi, seorang tokoh yang dianggap beraliran keras dan disebut terkait dengan jaringan ekstremis Islam. Warsidi dan para pengikutnya — sebagian merupakan mantan kombatan Afghanistan yang kembali ke Indonesia — berkumpul di desa Talangsari untuk mendalami agama dan membentuk komunitas Islami yang mandiri.
Pihak keamanan menuduh kelompok ini sebagai ancaman terhadap ideologi negara dan menuding mereka sebagai bagian dari upaya pembentukan negara Islam atau kelompok “radikal”. Tuduhan tersebut menjadi dasar dilakukannya operasi militer.
Kronologi Tragedi
Pada 7 Februari 1989, aparat gabungan TNI dan Polri melakukan penyergapan di desa Talangsari. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel (Inf) Sintong Panjaitan, yang saat itu menjabat sebagai Komandan Korem 043 Garuda Hitam.
Penyergapan dilakukan secara mendadak, dan banyak warga yang sedang beribadah atau berada di rumah tidak menyangka akan adanya serangan bersenjata. Puluhan rumah dibakar, orang-orang yang melarikan diri dikejar dan ditembak, serta sejumlah warga dibakar hidup-hidup di dalam rumah.
Jumlah korban tewas masih menjadi perdebatan hingga kini. Versi resmi pemerintah menyebutkan 27 orang tewas, namun laporan dari aktivis HAM dan warga menyebutkan bahwa korban bisa mencapai lebih dari 130 orang. Selain itu, ratusan orang ditangkap, ditahan tanpa proses hukum jelas, disiksa, dan mengalami penghilangan hak sipil.
Dampak dan Upaya Pengungkapan
Selama bertahun-tahun, tragedi Talangsari dibungkam. Di bawah rezim Orde Baru, informasi dibatasi dan keluarga korban dipantau. Bahkan, banyak warga yang selamat memilih bungkam karena takut.
Setelah reformasi 1998, barulah kasus ini mulai diangkat kembali ke permukaan. Komnas HAM menyelidiki kasus Talangsari dan pada tahun 2008 menyatakan bahwa tragedi tersebut merupakan pelanggaran HAM berat. Komnas HAM mendesak agar kasus ini dibawa ke pengadilan HAM ad hoc, namun hingga kini tidak ada satu pun pelaku yang diadili.
Talangsari Hari Ini
Desa Talangsari kini menjadi simbol perjuangan keadilan dan pengingat atas pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Warga dan aktivis HAM terus memperjuangkan pengakuan, permintaan maaf negara, serta reparasi bagi korban dan keluarga. Setiap tahun, peringatan tragedi digelar secara sederhana namun penuh makna.
Tragedi Talangsari adalah cermin gelap dari praktik kekuasaan otoriter dan pelanggaran hak asasi manusia. Meski waktu telah berlalu, luka itu belum sepenuhnya sembuh. Keadilan belum ditegakkan, dan rekonsiliasi sejati masih menjadi tuntutan yang menggantung. Tragedi ini mengingatkan bangsa bahwa keamanan dan ideologi negara tidak boleh ditegakkan dengan mengorbankan nyawa rakyat sipil yang tak berdosa.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun
Google www.tahukahkamu.wiki dan Channel Telegram
0 Komentar