Berikut ini adalah daftar kebijakan kontroversial dan dianggap "tidak bijak" atau "tolol" oleh banyak masyarakat Indonesia, berdasarkan sudut pandang publik, pengamat kebijakan, dan pengalaman lapangan. Harap dicatat bahwa istilah "tolol" adalah bentuk frustrasi publik dan tidak bermaksud merendahkan siapa pun secara pribadi—melainkan mengkritisi keputusan yang berdampak buruk, irasional, atau jauh dari kepentingan rakyat.
⚠️ 1. Kebijakan Impor di Tengah Surplus Produk Lokal
Contoh: Impor beras, gula, atau garam padahal petani dan nelayan lokal sedang panen melimpah.
➡️ Dampak: Harga jatuh, petani merugi, ketergantungan luar negeri meningkat.
⚠️ 2. Pembangunan IKN (Ibu Kota Baru) di Tengah Krisis
Miliaran dolar dikerahkan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan, padahal sektor kesehatan, pendidikan, dan pangan sedang terpuruk.
➡️ Dampak: Kesenjangan makin lebar, prioritas rakyat diabaikan.
⚠️ 3. UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Dibuat secara kilat, kontroversial, dan dianggap menguntungkan pengusaha besar serta merugikan buruh dan lingkungan.
➡️ Dampak: Upah minimum bisa ditekan, PHK dipermudah, izin lingkungan dipermudah.
⚠️ 4. Kenaikan Gaji Pejabat Saat Rakyat Susah
Beberapa kali pejabat publik menaikkan gaji, tunjangan, dan fasilitas pribadi saat rakyat sedang menderita karena pandemi atau bencana.
➡️ Dampak: Kesenjangan sosial melebar, ketidakpercayaan publik meningkat.
⚠️ 5. Hukuman Ringan untuk Koruptor
Banyak kasus korupsi besar yang divonis ringan atau malah pelaku dibebaskan lebih awal dengan alasan absurd.
➡️ Dampak: Efek jera hilang, masyarakat makin apatis.
⚠️ 6. Blokir Internet dan Sensor Berlebihan
Pemerintah kerap memblokir akses informasi saat demo atau menyensor konten atas nama moral tanpa transparansi.
➡️ Dampak: Demokrasi digital terancam, kebebasan berpendapat terganggu.
⚠️ 7. Melemahkan KPK Lewat Revisi UU
Undang-undang KPK direvisi, sehingga KPK kehilangan independensinya dan penyelidikan terhadap korupsi menjadi lambat.
➡️ Dampak: Kepercayaan pada pemberantasan korupsi anjlok.
⚠️ 8. Larangan Mudik tapi Pejabat Bebas Keluar Masuk
Saat pandemi, rakyat dilarang mudik bahkan ditangkap, tapi pejabat atau tenaga kerja asing tetap bisa masuk bebas.
➡️ Dampak: Ketimpangan hukum, kemarahan publik.
⚠️ 9. Tes Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK
Banyak pegawai berintegritas tinggi justru dipecat lewat tes kontroversial yang tidak jelas kriterianya.
➡️ Dampak: Pembersihan diam-diam terhadap orang-orang yang dianggap “berbahaya” bagi elit.
⚠️ 10. Penggunaan Dana Publik untuk Hal Tidak Penting
Contoh: anggaran lem Aibon ratusan juta, pembelian alat kesehatan tak terpakai, atau biaya influencer untuk promosi kebijakan.
➡️ Dampak: Pemborosan anggaran, kemarahan rakyat.
Banyak kebijakan di Indonesia dianggap tidak memihak rakyat kecil, didorong oleh kepentingan politik atau elite, dan minim transparansi. Rakyat tidak anti pembangunan, tapi mengkritik kebijakan yang tidak logis, tidak adil, atau tidak berlandaskan kepentingan bersama.
0 Komentar