LAMPUNG TENGAH – Aksi swadaya masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah kembali menjadi sorotan dan viral di media sosial. Setelah bertahun-tahun mengeluhkan kondisi infrastruktur yang rusak parah tanpa respon nyata, warga setempat akhirnya memutuskan untuk bergotong-royong mengumpulkan dana pribadi (patungan) guna memperbaiki akses jalan mereka secara mandiri.
Namun, yang memicu gelombang kritik pedas dari netizen adalah kehadiran sejumlah pejabat daerah yang tiba-tiba muncul di lokasi pembangunan tepat saat pengerjaan hampir rampung. Kedatangan para pejabat tersebut dinilai publik sebagai tindakan yang "kurang peka" dan terkesan mencari panggung di atas keringat rakyat.
Swadaya di Tengah Absensi Pemerintah
Kondisi jalan yang berlubang dan kerap memakan korban jiwa menjadi alasan utama warga bergerak sendiri. Dengan alat seadanya dan dana yang dikumpulkan dari setiap rumah, warga bahu-membahu membeli material demi kelancaran ekonomi desa.
"Kami sudah lelah menunggu janji-janji perbaikan dari dinas terkait. Daripada membahayakan keselamatan warga setiap hari, lebih baik kami patungan sendiri sesuai kemampuan," ujar salah satu perwakilan warga yang terlibat dalam aksi tersebut.
"Tiba-tiba Tinjau Lokasi"
Kehadiran pejabat di lokasi pengerjaan jalan swadaya ini tertangkap kamera warga dan memicu beragam komentar sarkas di jagat maya. Narasi "Tanpa Rasa Malu" berkembang pesat karena para pejabat tersebut dianggap hanya datang untuk mendokumentasikan hasil kerja warga seolah-olah merupakan andil dari kebijakan pemerintah daerah.
Beberapa poin yang menjadi kritik utama masyarakat antara lain:
Responsif Pasif: Pemerintah dianggap baru "sadar" setelah warga bergerak secara radikal dan viral.
Etika Kepemimpinan: Ketidakhadiran anggaran pemerintah pada proyek vital dianggap sebagai kegagalan prioritas APBD.
Kritik Media Sosial: Netizen mendesak adanya transparansi anggaran pemeliharaan jalan yang seharusnya dialokasikan oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah daerah mengenai alasan mengapa perbaikan tersebut harus menunggu inisiatif warga terlebih dahulu. Kejadian ini menambah daftar panjang potret ironis pembangunan infrastruktur di wilayah Lampung yang terus menjadi pusat perhatian publik nasional.
0 Komentar